JKFB

Posted on June 6, 2009

0


Pada tanggal 13 Mei 2009, Klub Kajian Film IKJ mengundang dua eksponen dari Jaringan Kerja Film Banyumas, yaitu Bowo Leksono dan Dimas Jayasrana. Diawali oleh pemutaran dua film, yang pertama sebuah dokumenter pendek karya Bowo Leksono berjudul Gandrung Lanang dan yang kedua sebuah film pendek tentang sekelompok anak kecil yang bermain perang-perangan merebut kemerdekaan dari Belanda.

Paska pemutaran acara diskusi dimulai dengan penjelasan lebih lanjut mengenai JKFB. Menurut Bowo, Dimas akan lebih bisa banyak bicara karena semuanya dimulai di Unsoed (Universitas Sudirman, Purwokerto) dengan sejumlah produksi-produksi film yang masih bersifat individual. Belum ada jaringan pada saat itu, meskipun asa kekeluargaan masih menjadi dasar untuk membuat produksi sebuah film. Bowo sendiri mengaku baru terlibat pada tahun 2004 dimana pada saat itu produksi film di daerah non-kapital masih berurusan dengan masalah-masalah sumber daya manusia, kelangkaan fasilitas, maupun kesulitan akses.

Dimas kemudian menambahkan bahwa para eksponen JKFB rata-rata adalah orang-orang yang memang sudha mulai aktif sejak tahun 1999-2000. Saat hendak membuat sebuah asosiasi sempat bingung dengan konsep strukturalnya. Saat pergi ke notaries ternyata bentuk organisasi asosiasi itu tidak ada. Yang ada ‘perkumpulan’. Pun tidak bisa juga disahkan menjadi sbeuah perkumpulan karena problem finansial.

Semua berawal dari kelompok teater di Unsoed yang bernama teater Si Anak dimana pada tahun 99-2000 ingin mengeksplorasi metode belajar teater yang lain sampai akhirnya pilihan jatuh ke film. Awalnya bekerja sama dengan komunitas Baca untuk melakukan pekan pemutaran film-film untuk umum. Tahun 2001 muncul organisasi Youth Power, yaitu lembaga lintas seni nirlaba di luar kampus dan mereka masuk ke situ.

Tahun 2002 mulai produksi film fiksi berjudul Surat Pukul 00.00 dan juga buku saku direktori komunitas film Indonesia. Sempat mengadakan Pesta Sinema Indonesia 1 (PSI1) yang terinspirasi oleh FFII (Festival Film Independen Indoensia) yang mana juga mendorong banyaknya produksi film-film pendek dimana-mana termasuk di Purwokerto. Tahun 2003-2005 Youth Power bubar, mereka sempat melakukan Pesta Sinema Indonesia 2 dan baru tahun 2004 CLC Purbalingga muncul. Arisan Film Forum sempat muncul, tetapi tamat di tahun 2007 dan dari situ muncul inisisasi untuk membuat jaringan sebagai forum komunikasi. Maka terbentuklah JKFB ini

Bowo menjelaskan bahwa CLC sendiri mulai tahun 2006 yang justru berawal dari usaha video shooting acara penganten. Saya semat produksi film di Purbalingga lalu saya putar keliling ke desa-desa dan sekolah-sekolah. Mereka sangat antusias saat melihat film tentang hal-hal yang mereka tahu dan akrabi sendiri dibandingkan nonton sinetron. Maka sampai 2007 dibuatlah Parade Film Purbalingga dan 2008 muncul nama Purbalingga Film Festival.

Wib bertanya mengenai kabar soal konflik antara komunitas dan pemerintah lokal setempat, apakah sampai sekarang masih terjadi?

Menurut Dimas, yang diharapkan dari JKFB dari pemerintah sebenarnya bukan uang atau semacamnya. Melainkan kebijakan yang menyeluruh. Misalnya, transparansi pajak. Kalo misalkan saja 20% dari pajak itu dialokasikan untuk kegiatan seni, akan sangat membantu. Soal konflik, keadaannya masih tidak banyak berubah. Tahun ini misalnya, Budpar memiliki program pengembangan ekonomi kreatif. Ada anjuran agar tiap kabupaten bikin dinas perfilman. Dinas Purbalingga justru memilih membuat acara sendiri daripada bekerja sama dengan komunitas-komunitas film yang sudah ada. Harusnya kan dinas itu ada untuk memfasilitasi acara-acara seperti ini, bukannya malah seolah ‘menyaingi’ bikin acara sebagai proyek mencari keuntungan. CLC bahkan bisa dibilang ‘musuhan’ dengan Bupati sejak 2006. Intinya, pada akhirnya bikin komunitas film itu bukan hanya berurusan dengan soal karya.

Ariel Heryanto mempertanyakan mengapa di balik semua kesulitan tersebut di daerah mereka, justru kuat sekali untuk terus mempertahankan perjuangan? Apa faktor-faktornya? Apakah karena adanya pemimpin-pemimpin lokal seperti Bowo dan Dimas? Lalu ketika keduanya kini tinggal di Jakarta apa ada generasi selanjutnya yang telah dipersiapkan?

Menurut Bowo justru karena ada represi pemerintah, mereka jadi lebih bersemangat. Dimas menambahkan bahwa mungkin faktor kekeraskepalaan individu-individu seperti mereka mempengaruhi. Bahkan meskipun ia percaya media dan teknologi akan berhasil menghancurkan berbagai keterbatasan mereka, tetapi ada problem-problem lain yang mempengaruhi mulai dari persoalan sosial cultural, feodalisme, hingga primodialisme.

Rudi memberi komentar bahwa apa yang ia tangkap dari gejala gerakan di purwekerto sebenarnya punya akar sejarah tersendiri. Mengingat kultur membangun organisasi di Banyumas memang sudah ada sejak tahun 1980-an yang berupa sebuah gerakan mahasiswa.

Dimas menambahkan bahwa ada problem-problem lain seperti mentalitas anggota-anggota baru dalam organisasi. Generasi di bawah kami tidak sekeraskepala kami. Regenarasi kemudian juga menjadi problem. Mereka rata-rata kurang sadar organisasi dan kurang pengalaman juga. Beberapa solusi yang kami coba terapkan misalnya dengan mengirim dan mensponsori salah staud ari mereka ke workshop-workshop di Jakarta agar mereka bisa belajar.

Lulu Ratna mempertanyakan apakah mungkin problem di Banyumas terjadi karena Bowo dan Dimas sendiri yang sudah tinggal di Jakarta?

Dimas menyetujui bahwa itu bagian dari problem. Namun, keberadaannya dan Bowo di Jakarta tidak bisa dielakkan. Paling yang bisa dipikirkan adalah dengan posisi mereka saat ini, apa yang masih bisa mereka lakukan.

Ariel Heryanto menganjurkan bahwa mereka membuat saja sebuah film tentang problem-problem mereka itu untuk menjadi refleksi dan juga bisa diputar kemana-mana.

Dimas mengakui mereka sudah memikirkan hal itu. Namun, ini hanya masalah prioritas saja. Saat ini prioritas utama mereka adalah membangun perpustakaan dan seperti biasa, masih tersandung masalah dana.

Di akhir sesi, sebagai penutup, Bowo mengemukakan cita-cita jaringan mereka untuk bisa mengedukasi orang-orang Banyumas agar bisa membuat film tentang sekitar mereka. Sehingga tiap kabupaten nanti bisa membuat dokumenter tentang tiap seni budaya tradisional masing-masing, misalnya. Nanti mereka bisa membuat perpustakaan yang berisi dokumentasi kesenian tradisional. Dalam hal ini, mereka sepakat bahwa film bisa menjadi alat untuk memunculkan problem-problem lokal ataupun problem apapun ke ‘permukaan’.

Advertisements
Posted in: Memento